Perempuan dan Hukum Negara

Perempuan dan Hukum Negara

Diposting pada 60 views

Perempuan dan Hukum Negara

Oleh: Kusnul Komsatun

Bilqolam.id – Adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, satu dari tiga perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, terutama yang dilakukan oleh pasangan atau orang yang dekat dengan mereka.

Angka kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat 384,446 kasus pada 2017, 312 kasus di antarannya adalah pernikahan usia dini. Namun, hukum yang mengatur kekerasan seksual masih memberikan perlindungan yang terbatas bagi perempuan. Akibatnya, perepuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka, dan kesulitan mengakses layanan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Padahal tentang kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diatur dalam Undang-undang telah No. 23 tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, menurut pasal 1 UU PKDRT.

Salah satu hal yang membuat Tindakan kekerasan pada perempuan ini masih menjamur adalah adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat yakni perihal budaya patriarki. Budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, sehingga ia dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Dengan kata lain, dalam budaya ini perempuan tersubordinasi atau menjadi orang nomor dua.

Selain itu, didukung pula dengan adanya stereotipe gender yang menganggap perempuan lemah dan laki-laki selalu kuat. Perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga bisa terjadi karena factor dukungan social dan kultur (budaya) yakni perempuan sebagai orang nomor dua dapat diperlakukan dengan cara apa saja. Belum lagi adanya anggapan bahwa Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan masalah privasi dan masyarakat tidak boleh ikut campur.

Penyebab terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Bisa dilihat dari beberapa aspek: aspek budaya, kuatnya pengertian yang bersumber pada nilai-nilai budaya yang memisahkan peran dan sifat gender laki-laki dan perempuan secara tajam dan tidak setara. Aspek ekonomi, ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki. Aspek politik, Rendahnya keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, Kesehatan maupun media. Dan yang menjadi focus dalam tulisan ini ialah aspek hukum, status hukum perempuan yang lebih lemah dalam perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum, pengertian tentang perkosaan dan KDRT yang belum menjawab sepenuhnya kebutuhan perlindungan bagi korban dan penanganan pada pelaku, rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki perempuan tentang hukum, perlakuan apparat penegak hukum yang belum sepenuhnya peka pada perempuan dan anak perempuan korban kekerasan.

Bentuk-bentuk Kekerasan

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni:

  1. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional adalah Tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau pemderitaan psikis berat pada seseorang. Selain Tindakan berupa cacian dan makian, tanda perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga yang menyerang psikis ini juga berupa pelarangan, pemaksaan, dan isolasi social.

  1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan yang termasuk pada kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya.

  1. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terjadi pada umumnya adalah Tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual. Perlu diketahui, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk dalam kekerasan seksual.

  1. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi ini juga biasa disebut dengan kekerasan penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan ini berhubungan dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Tindakan kekerasan ini dapat berupa tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan menguasai penghasilan pasangan sepenuhnya.

Penerapan Undang-undang PKDRT hingga sekarang

KOMNAS Perempuan mencatat bahwa pelaksanaan UU PKDRT yang digunakan 22 Desember 2004 masih memenui sejumlah hambatan. Salah satu hambatan yang paling sering dijumpai yakni dalam memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan, yaitu tingginya korban yang mencabut laporan atau pengaduan.

Selain itu, menurut Siti Aminah Tardi, Komisioner KOMNAS Perempuan, hambatan-hambatan implementasi UU PKDRT yakni penafsiran terhadap Pasal 2 tentang ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT, khususnya perwakilan tidak tercatat. Penghambat dalam penerapan undang-undang kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum. Ditambah lagi belum maksimalnya penjatuhan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku, mengikuti program konseling, pembatasan hak-hak tertentu juga tak luput dari penghambat dari penerapan undang-undang ini.

Adanya budaya yang masih menilai kasus KDRT sebagai aib dan masalah privat. Hal ini Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Ia menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus KDRT masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain hanya korban menjadi saksi kunci, alat bukti ilmiah mutlak dibutuhkan, korban melapor terlambat sehingga alat bukti yang melekat sudah hilang.

Tidak hanya itu, menurutnya hambatan lainnya berupa korban yang berbeda dalam ancaman pelaku, pelaku adalah orang terdekat, dan korban mencabut laporan karena ketergantungan ekonomi dan taku dicerai. Adanya permasalahan yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum ini menunjukkan betapa masih masih dibutuhkan berbagai upaya untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga.

Usaha Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan pada perempuan menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia, Kementrian Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) mendukung KOMNAS Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL) dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) untuk bekerja sama dengan pemerintah dan parlemen di tingkat local dan nasional untuk membuat kebijakan, program, dan system yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan.

Para Mitra MAMPU menghubungkan perempuan pada layanan yang mereka butuhkan Ketika dihadapkan pada kekerasan. Hal ini dilkukan dengan membentuk kelompok perempuan, melatih perempuan dalam penjangkauan dan pengorganisasian masyarakat sebagai paralegal, melakukan advokasi dan kampanye public, menyediakan penanganan kasus, pedampingan hukum, dan pengumpulan data untuk mengadvokasi perlindungan hukum yang lebih kuat. Salah satu upaya advokasi ini adalah mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional Prioritas sejak 2016. Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 12 April 2022. ***

Penulis: Kusnul Komsatun, Mahasiswa Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.